Pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-Xlll/2015 sebagai pem-batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di pilkada setelahnya. Selain karena hambatan regulasi yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, maraknya calon yang berlatar belakang dinasti terindikasi adanya masalah di partai politik dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana partai-partai politik melaksanakan proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada yang ikut menyuburkan politik dinasti. Artikel ini menggunakan data dari studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti.
The Fact that candidacy of women in simultaneously local head election (pilkada serentak) 2015 at Central Java more give opportunities for the wife or daughter of the head/former head of region, indicating women's candidacy opportunities are limited to elites (political dynasty) and therefore exclusive, is contradict with norm of democracy which is inclusive. The studies aim to analyze practice of political dynasty in women candidacy in concurrently local election 2015 at Central Java, previous studies are see it as negative for democracy. This Study also to make recommendation on this pattern of nomination. This study uses literature study .The data sources are literatures , documents and the news media that relevant, both published or no published . The Information that were collected then recorded , processed and analyzed. The study result shows that the nomination women as candidate based kinship no inevitable faced on internal and external barriers of women in politics. Strategy of political dynasty for women can be read as affirmation policy which are not provided by regulation pilkada . However, this study recommend a more inclusive (open) competition within pilkada through decline threshold limit candidation for party that nominee women as candidate in pilkada.
Penelitian ini di latar belakangi oleh kemenangan Een Rusmiyati di pemilu legislatif yang kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPRD perempuan dari Partai Hanura, salah satu partai kecil di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Vieira dan Runciman dan strategi politik Sheth dan Frazier sebagai alat untuk menjelaskan keterpilihan petahana Een Rusmiyati dalam Pemilu 2019. Adapun untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan Een Rusmiyati merupakan satu-satunya calon anggota legislatif yang terpilih dari Partai Hanura, yang mampu merawat konstituen sehingga bisa mengantarkan dirinya terpilih di pemilu berulang kali. Tugas perawatan konstituen berjalan efektif karena dirinya dibantu oleh tim sukses yang loyal, yang diketuai oleh adik laki-lakinya.
The study aims to analyze the factors supporting the electability of women candidates in Central Java DPRD election 2014. This type of research is descriptive. Techniques of data collection used the in-depth interviews with all women members of the Central Java DPRD election results 2014. Data processing techniques are data reduction, data display, concluding and verifying. The study found women candidate's electability factors because they master/control the political capital, social capital and economics capital. By political capital (party officials) so candidate nominated in small number candidacy and electoral district party base. Social capital (activists of social/professional organizations ) support the loyalty and solidity candidate team and candidate voice, and economics capital to support the political cost. Some of them have kinship with the party elite /social elite so openly their access to social and politics capital. An open list proportional electoral system makes it difficult increasing women representation if not followed party policy affirmations committed. In order to reach the 30% the representation of women in the legislature should be intervention laws forcing the party implementing gender justice policies candidacyPenelitian ini bermaksud menganalisa faktor-faktor pendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD Jawa Tengah dalam Pemilu 2014. Tipe penelitian ini deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam terhadap seluruh perempuan anggota DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2014. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil Penelitian menemukan faktor-faktor keterpilihan caleg perempuan karena mereka menguasai modal politik (pengurus partai) sehingga dicalonkan dinomor urut kecil dan dapil basis partai, modal sosial (pengurus organisasi sosial/profesi) yang membantu kerja dan mendapat dukungan suara, dan modal ekonomi untuk biaya politik, dan kekerabatan dengan elit partai/sosial membuka akses untuk modal politik dan sosial. Sistem pemilu proprsional terbuka menyulitkan kebijakan afirmasi jika tidak diikuti komitmen partai. Untuk bisa mencapai keterwakilan 30% perempuan di lembaga perwakilan harus ada intervensi undang-undang yang memaksa partai melaksanakan kebijakan berkeadilan gender dalam pencalonan
The purpose of the paper is to investigate role of the financial performance, ownership structure and number of syari'a supervisory board of Islamic banks in Indonesia on the sustainability of corporate social responsibilities (CSR) disclosure. Ownership structure and number of syari'a supervisory board of Islamic banks as proxy of implementation good corporate governance (GCG). There are seven (7) fully fledge Islamic banks in Indonesia. This study uses logic regression to test empirically whether the CSR is highly influenced by the factors identified earlier. Evidence was found that size, ROA and leverage do not have significant role in corporate social responsibilities (CSR) disclosure. Specifically, the results infer the fact that the CSR disclosures are significant and positively associated to bank size and ownership structure only. The result of the study has confirms the hypothesis that bank size and ROA has positive associated with CSR disclosure. This suggested that large and profitable banks have more resources to devote to social activities. Leverage negatively influences the disclosure of CSR. Thus, lowly leveraged banks will tend to make larger donations than highly leveraged banks. Ownership structure and number of syari'a supervisory board of Islamic banks have positive associated to CSR disclosure. These results also confirm the predictions that good corporate governance mechanism lead to the greater monitoring and thereby greater CSR disclosure.
Abstract: People are created to be a social human being, and communication becomes a very crucial thing for humans' lives to continously share their ideas and speaks up their mind to each other. The act of communication that becomes one of the aspects of communication in pragmastylistic field is defined for speech act. This study explores the style performed by Dr Zakir Naik in his stage of speech and his intended communicative effect to his audience. By doing this research, the writer intends to find out 1) what style of speech act is used in Dr. Zakir Naik's speeches and and 2) how the context influences the choice of speech acts in Dr. Zakir Naik's speeches. The method used in this study is qualitative research method. The theory used in this study is Searle's speech acts theory (1979). The researcher observes a video of Zakir Naik's speech from youtube. This research reveals that the style of speech which Dr Zakir Naik dominantly used while he explains, informs and emphasizes the content of his speech to the audiences is illucotionary acts. There are several kinds of illucotionary acts such as: Assertive, Directive, Commissive, Expressive, and Declarative. However, assertive and directive are chosen as his favorite rethoric in his speeches. Further research is expected to invistigate the critical discourse analysis on Dr. Zakir Naik's speeches in order to determine the social politic value and to analyse the specific structure of his speech more deeply. Keywords: Style of Speech, Speech acts, Illucotionary Acts, Pragmastylistic, Linguistic. Abstrak: Manusia diciptakan untuk menjadi manusia sosial, dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk senantiasa berbagi ide dan mengutarakan pendapatnya satu sama lain. Tindak komunikasi yang menjadi salah satu aspek komunikasi dalam bidang pragmastilistik diartikan sebagai tindak tutur. Studi ini mengeksplorasi gaya yang dibawakan oleh Dr Zakir Naik dalam tahap pidatonya dan efek komunikatif yang diinginkannya kepada para pendengarnya. Dengan melakukan penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengetahui 1) gaya tindak tutur yang digunakan dalam ceramah Dr. Zakir Naik dan 2) bagaimana konteks mempengaruhi pilihan tindak tutur dalam ceramah Dr. Zakir Naik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindak tutur Searle (1979). Peneliti mengamati video pidato Zakir Naik dari youtube. Penelitian ini mengungkapkan bahwa gaya bicara dominan yang digunakan oleh Dr. Zakir Naik saat menjelaskan, menginformasikan dan menekankan isi pidatonya kepada khalayak adalah tindak ilokusi. Ada beberapa macam tindak ilokusi seperti: Assertive, Directive, Commissive, Expressive, dan Declarative. Namun, assertive dan directive dipilih sebagai rethoric favorit dalam pidatonya. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menginvestigasi analisis wacana kritis pidato Dr.Zakir Naik untuk mengetahui nilai sosial politik dan menganalisis struktur spesifik pidatonya lebih dalam. Kata Kunci : Gaya Pidato, Tindak Tutur, Tindak Ilokusi, Pragmastilistik, Linguistik
Parenting of children with intellectual disability is generally highlighted from the perspective of the mother's psychological experience and contribution to parenting. In practice, only a few publications raise the issue from the perspective of the mother as a woman. This study aims to answer the question of how the politics of parenting and agency mothers in caring for children with intellectual disabilities in Yogyakarta. This study is based on ten months of fieldwork and the experience of ten mothers with intellectual disabilities children. The results showed: First, as caregivers without authority, mothers lack the right to educate children to be independent. Second, mothers are subject to the control of others who have a strong influence in determining the perceptions and processes of caring for the children. Mothers are often the ones to blame by professionals, activists, the community, families, and children when the care process does not go as they wish. Third, in terms of agency, mothers choose to educate the community, negotiate, and involve children in the creative activities. Fourth, the mother redefined the meaning of independence.[Pengasuhan anak penyandang disabilitas intelektual umumnya ditinjau dari perspektif pengalaman psikologis ibu dan kontribusinya dalam mengasuh. Praktiknya, hanya sedikit publikasi yang mengangkat isu pengasuhan dari perspektif ibu sebagai seorang perempuan. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana politik pengasuhan dan agency ibu dalam mengasuh anak penyandang disabilitas intelektual di Yogyakarta. Penelitian ini mengacu ke sepuluh bulan kerja lapangan dan pengalaman sepuluh ibu dengan anak penyandang disabilitas intelektual. Makalah ditulis dengan pendekatan fenomenologi dan dianalisis dengan teori feminist ethics. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, sebagai pengasuh tanpa otoritas, ibu tidak mendapat hak melatih anak menjadi independen. Kedua, ibu menjadi sasaran kontrol para profesional yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan persepsi dan ...
Musyarakah Mutanaqishah is one of akad which has minor risk compared to the other akad that is commonly implemented by sharia banking. In Musyarakah Mutanaqisah contract of cooperation Musyarakah Mutanaqishah can be done in various commercial business activities, with the form of business that is shariah compliant, among others; the principle of buying and selling, and renting rent. The important point is to be aware of that Musyarakah Mutanaqisah creates ownership in the form of a stationary asset, the parties in the union are not allowed to sell the portion of the assets owned to the other party outside the union without permission from other members of the union. Because, when members of the union sell their portions to the outside of the Union, there is a right to the members of the long-standing member of the assets that have been purchased by new members of the union. When the rights of Syuf'ah are applied, there is a worry that the parties are harmed. Based on this background, the author examines the right of Syuf'ah in Musyarakah Mutanaqishah contract. Based on the results of the study of the rules of agreement Musyarakah Mutanaqishah, based on theories and the rules of Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia do not discuss the rules regarding the prohibition of parties in the union move or sell to other parties outside the union. But the implementation of this agreement on Sharia banking, the Otoritas Jasa Keuangan regulates the standard application of Musyarakah Mutanaqisah product. In the standard book the application of musyarakah Mutanaqishah products, arranged in relation to Negative Covenant clause. In drafting a financing agreement contract with the Musyarakah Mutanaqisah scheme, the bank should bind customer not to divert and surrender the portion of the customer's ownership to the other party, either in whole or in part. The author hopes the rule of application of this agreement is also noticed by other financial institutions, especially non-bank financial institutions in its transaction also implementing Musyarakah Mutanaqisah contract.
The existence of students from Sedulur Sikep generation in formal institutions is in a positive situation, because historically Sedulur Sikep as a community is not educated people, however, on the other hand their existence raises new polemic related to religious education they may take due to the political issues about the religious education at formal education institutions includes six religions, namely Islamic religious education, Christian religious education, Chatholic religious education, Hindu religious education, Buddhist religious education, and education of Confucianism. While students from Sedulur Sikep generation recognize other religion exclude those six religions. Here, the formal institutions in Kudus use and interpret religious education differently from the purpose and function of religious education, for the fulfillment of general education for students from Sedulur Sikep generation in the space of formal institutions in Kudus.keberadaan siswa keturunan Sedulur Sikep di lembaga formal, pada satu sisi merupakan keadaan yang positif,karena secara historis Sedulur Sikep dianggap sebagai komunitas yang tidak berpendidikan dalam artian (tidak bersekolah formal-red), namun pada sisi yang lainnya keberadaan siswa keturunan Sedulur Sikep memunculkan polemik baru terkait pendidikan agama yang harus mereka jalani. Karena permasalahan politis yang menyatakan pendidikan agama pada lembaga formal mencakup enam agama yaitu Pendidikan agama Islam, Pendidikan agama Kristen, Pendidikan agama katolik, Pendidikan agama hindu, Pendidikan agama buddha, dan Pendidikan agama konghucu. Sementara siswa keturunan Sedulur Sikep mengakui agama secara berbeda dari ke enam agama tersebut. Sehingga di sini pihak lembaga formal di kudus menggunakan serta menafsirkan pendidikan agama secara berbeda dari tujuan dan fungsi pendidikan agama, demi terpenuhinya pendidikan secara umum bagi siswa keturunan Sedulur Sikep dalam ruang lembaga formal di kudus
Abstract: Upper Respiratory Track Infections (URI) is a kind of respiratory disease which is closely related to the quality of housing and the quality of ambient air. Ventilation is one component of a residential environmental health assessment. The dust may cause dryness of mucous in the respiratory tract so that a person may suffer or feel the symptoms of respiratory infection. This study aimed to analyze the relationship between ambient air dust and ventilation in the former place of fi nal processing (TPA) Keputih with URI (Upper Respiratory Tract Infection). This research is a cross sectional analytical and observational. The sample in this study is the ambient air concentration of dust particles and housewives from 77 families in RW VIII Keputih Area. To determine the relationship of ambient air dust and ventilation with respiratorydisease using Chi Square test. The results showed that respondents who had experienced respiratory infection as much as 89,6%. Levels of dust particles measured at the point I exceeded the quality standard that is equal to 0,3223 mg/Nm3. Home ventilation that do not appropiate the requirements of a healthy home is at 93.5%.There's a relationship between the use of home ventilation with URI (p = 0.000) and the levels of ambient air dust particles with URI (p = 0.003). This study concludes that the two variables associated with the incidence of respiratory infection so the need for community empowerment and proactive attitude of the various instruments of government in the area of research on the prevention of URI and the presence of a good control of the quality of environmental health VIII RW Keputih Area.Keywords: dust quality, home ventilation, the ex-place of fi nal processing, URI
The relationships between peace studies and international relations (IR) has never been easy. The "strategic" nature of inter-state relations in IR and its state-centric focus are some of the big challenges to the humanitarian nature of peace studies. However, the rise of feminism in IR in the 1980s has given us a new promise in opening the field of IR to a greater humanitarian focus which could take even the individual level of analysis into account. IR poststructuralist-feminism - which is understood as an IR feminist perspective which deconstruct the "common assumptions of culture" (Sylvester, 1994) including feminism itself - is particularly progressive in the sense that it does not only provide the room to problematize the basic assumptions of mainstream IR, but also room to even question the premises of the IR feminists themselves, a self-reflective quality shared by contemporary peace studies. One of the latest theoretical developments in poststructuralist-feminist IR is the "adoption" of positive psychology into IR methodology in order to take a deeper look into the mostly forgotten dimension of humans' capability to flourish even under the most extreme condition (Penttinen, 2013). Again, this new proposal resonates with the current trend in peace studies scholarship in which peacebuilding processes are geared toward fuller ownership by the locals and harnesses their capabilities to survive. This article would like to analyze the potentialities of feminist approaches in IR, particularly those which come from the poststructuralist school of thought, as a fruitful "meeting point" for peace studies and IR. Once we identify the "meeting point," hopefully it can bring us into a rich inter-disciplinary endeavor in the future as well as a better understanding of the dynamics of peacebuilding practices in the context of international relations.Key Words: international relations, poststructuralist feminist IR, peace studies, positive psychology, reflective practices
Golkar as the dominance party in Tanah Datar is an interesting case study for Islamic values area in their customs. This shows the weak political flow in Tanah Datar. The political dominance of Golkar has occurred since the New Order era until the collapse of the new order power that showed by the winner of regional head elections (Bupati), Golkar in DPRD and the power of the Golkar Party. This study used qualitative descriptive through in-depth interviews with selected informants through purposive sampling. The results indicate that the patron client relationship occurs between the Golkar Party cadres and the supporting community. This is indicated by a very wide and structured Golkar Party network starting from the Regent, adat institutions, religious leaders, businessmen, cultural figures and Wali Nagari.
The development and growth of shari'a banks after more than two decades in Indonesia is very spectacular, so that spurred the level of economic growth, but if it is related to the substance of the objectives of sharia bank establishment is the alleviation of poverty and unemployment, it will even increase. Based on data from research studies examining, the contribution of Islamic banking to the development of national law, namely by the existence of people who behave economically in sharia and business behavior of Muslim entrepreneurs are included in the targets of the Islamic economic movement in Indonesia. Even though it looks rather slow, the non-financial side of this economic activity is also growing.
Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang Pemilihan Gubernur 2018, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung. Sebagaimana diketahui, partisipasi politik dalam pemilu sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS). Tingkat partisipasi politik ini seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu, dimana makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu dianggap semakin legitimatif. Pemilih muda dan pemilih pemula dalam kajian partisipasi politik saat ini semakin mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuan politik di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamikanya di lapangan, dan bagaimana para pemilih muda memiliki persepsi tentang kandidat dan pemilu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemilih muda skeptis terhadap politik, pemilu dan kandidat, walaupun mereka bukan warga negara yang pesimis. Mereka tetap anti-hoaks, meskipun juga ada sebagian yang menoleransi politik uang. Kelompok muda ini juga terbuka dengan berbagai program pendidikan politik dan masih memiliki harapan terhadap hasil pemilu yang transformatif.
One of the very important aspect in the Education is related to the enrollment of new students which has a very complex problems. To overcome all the problems, the District Head Office of the Education and Culture Kota Samarinda, published a policy on the new students enrollment, year 2016/2017 by using online system/model. This research Purposes are (1) to describe the implementation of the District Head Office of the Education and Culture Kota Samarinda for new students enrollment policy, year 2016/2017 for SMA level and (2) to know how the implementation of the District Head Office of the Education and Culture Kota Samarinda for new students enrollment policy, year 2016/2017 can be accepted by community. This research uses qualitative approach with the technique of data collection through indept interview, observation and the documentation study. The sources of the informations for this research are the school headmasters and new student parents/new students. The research findings are (1) according to the school headmasters (the policy implementors), year 2016/2017 that the new students enrollment policy can be implemented on the SMA levels, although there are some problems associated with the students non-academic achievements, disability/Environment Devolopment(ED)/PTK, and the school capacity and the stages of the registration path. While according to the new students' parents/ new students, the new students enrollment policy, year 2016/2017 can be accepted with four notes, namely the problem of the non-academic students' achievement, disability/ED/PTK, school capacity and the stages of the new students enrollment path; (2) related to the registration phase students' non-academic achievements, disability /ED/PTK done before the regular /general path, causes many problems; (3) system/model of selection for students' non-academic achievements, disability/ED/PTK based on the leves of the highest value of the National Examination results causes problems; and (4) the school capacity according to the policy implementors and new students' parents/new students hope the government provides enought school capacity for the community; and (5) Headmasters always have their HP on and they are always at school.
